Pembangunan Fly Over Sitinjau Lawik Masih Tunggu Perubahan DED

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus bergerak guna percepatan pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Laut. Ditargetkan proyek yang diperkirakan menelan biaya Rp2 tirliun tersebut sudah dapat dimulai pada 2023.

“Tahun ini masih dalam perubahan Detail Engineering Design (DED). Pelaksanaannya ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ”sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, kemarin.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Sitinjau Lauik, Dump Truk Tabrak Colt Diesel dan Minibus

Dikatakannya, secara proseduran proses pembangunan jalan lintas Sumatera tersebut masih berjalan. Khusus untuk lahan, Pemprov Sumbar tidak perlu melakukan pinjam pakai melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Karena secara aturan, jika luas hutan lindung yang terdampak untuk pembangunan tersebut kurang dari 5 hektar, maka izin pinjam pakai cukup dikeluarkan oleh gubernur saja. Sementara dari kajian persiapan pembangunan jalan itu, tahap pertama tidak cukup lima hektar hutan lindung yang terdampak.

Baca juga: Wagub Sumbar Tutup Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXIX

“Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3, 8 ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang, ” ungkap Medi.

Ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan fly over, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.

Baca juga: Tiang Listrik Roboh Timpa Mobil di Jalan Padang-Solok, Begini Kondisi Pengemudi

Sebelumnya untuk mempercepat proses pembangunan itu, Gubernur Mahyeldi memimoin langsung pertemuan dengan 11 dirjen dari 8 kementerian. Termasuk OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar.

Hadir diantaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Ratusan Rumah di Dharmasraya Terendam Banjir

Dalam rapat gubernur mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK). Selama periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang.

Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit.

Baca juga: Material Longsor di Bukit Pulai Masih Dibersihkan hingga Malam Ini

Mahyeldi optimis pembangunan fisik fly over bisa dimulai awal tahun 2023 nanti. Dengan lancarnya jalan itu diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah di Sumbar.

Ditambahkannya, dalam rakor tersebut seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian dalam rangka percepatan. (**)